PERSEROAN PERORANGAN Kementerian Hukum dan HAM juga meluncurkan terobosan baru dengan menghadirkan entitas Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

 Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak,

Dengan metode Omnibus Law, 79 Undang – Undang direvisi sekaligus hanya dengansatu UU Cipta Kerja yang mengatur 16 sektor

Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 8 Oktober 2021 telah meluncurkan kebijakan terbaru bagi UMK yaitu pendirian Perseroan Perorangan. Perseroan Perorangan merupakan Perseroan

Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelakuusaha, serta kemampuan inovasi teknologi;